Partai Demokrat Membantah Muhammad Nazaruddin

Partai Demokrat membantah Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, masih ada dua panggilan lagi bagi Nazaruddin. Bagi Demokrat, tak ada istilah menyembunyikan koruptor. Opini seperti itu silakan saja. Tapi kami sudah sampaikan semua dan banyak juga masyarakat yang mengerti," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, dalam perbincangan dengan media.

Meski demikian, Demokrat tetap menghargai berkembangnya opini publik. Menurut Bhatoegana, Demokrat sudah berupaya membujuk Nazaruddin pulang ke Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan diberangkatkannya tiga petinggi Demokrat menemui Nazaruddin pada Sabtu dan Minggu yang lalu. Kepada Sutan Bhatoegana, Jaffar Hafsah, dan Jhonny Allen Marbun yang ditemui di Singapura, menurut Bhatoegana, Nazaruddin siap memenuhi panggilan KPK bila sudah sembuh dari sakit.

"Kami tidak bisa memaksa orang, karena kami bukan lembaga penegak hukum," kata Bhatoegana yang juga salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Demokrat. "Waktu yang akan menentukan. Partai Demokrat meminta semua pihak menghormati hak asasi Nazaruddin yang masih berstatus sebagai saksi, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Bagaimanapun juga, dia masih orang bebas," kata Bhatoegana.

Dalam panggilan pertama sebagai saksi kasus pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp142 miliar tahun 2007, Nazaruddin tidak memenuhi panggilan KPK. KPK akan kembali memanggil Nazaruddin dalam kasus lain, kasus yang selama ini menjadi pusat perhatian, yakni dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Demikian catatan online dari admin Blog Kanghari yang berjudul Partai Demokrat membantah Muhammad Nazaruddin.